Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah dari jalur pendidikan formal. Penegasan ini sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap masyarakat yang menempuh pendidikan melalui jalur nonformal.
Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi para lulusan pendidikan kesetaraan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mereka tidak hanya berhak memperoleh ijazah yang diakui negara, tetapi juga dapat menggunakannya untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa lulusan Paket A, B, dan C mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan ijazah untuk melanjutkan pendidikan.
Menurut Gogot, ijazah pendidikan kesetaraan diakui secara sah dan memiliki kedudukan hukum setara dengan ijazah pendidikan formal. Pengakuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ijazah Paket A-C Memiliki Dasar Hukum
Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan melalui jalur nonformal. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum dapat menyelesaikan pendidikan melalui sekolah formal.
Dasar penyelenggaraannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan Pasal 26, pendidikan kesetaraan disebut sebagai program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
Program tersebut mencakup tiga jenjang utama, yakni Paket A, Paket B, dan Paket C.
Paket A memiliki tingkat kesetaraan dengan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Selanjutnya, Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara itu, Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).
Dengan demikian, pendidikan kesetaraan bukan sekadar program alternatif tanpa pengakuan resmi. Jalur ini menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kualifikasi pendidikan dasar dan menengah.
Pengakuan tersebut juga penting untuk mengurangi hambatan bagi masyarakat yang terkendala mengikuti sekolah formal akibat faktor ekonomi, usia, pekerjaan, maupun lokasi tempat tinggal.
Lulusan Paket C Bisa Mendaftar Kuliah
Salah satu poin penting dari penegasan Kemendikdasmen adalah kesempatan lulusan Paket C untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Lulusan Paket C dapat menggunakan ijazahnya sebagai dokumen pendidikan untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Kesempatan tersebut juga berlaku bagi lulusan Paket A dan Paket B untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sesuai tingkat kelulusannya.
Kebijakan ini mempertegas bahwa jalur pendidikan nonformal tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Meski demikian, pengakuan kesetaraan ijazah tidak berarti setiap lulusan otomatis diterima di perguruan tinggi. Calon mahasiswa tetap harus mengikuti mekanisme penerimaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing kampus maupun jalur seleksi yang dipilih.
Dengan adanya pengakuan tersebut, lulusan Paket C memiliki landasan pendidikan yang sah untuk mengikuti proses pendaftaran perguruan tinggi sebagaimana lulusan pendidikan menengah formal.
Peserta Paket A-C Bisa Mengikuti TKA
Selain pengakuan terhadap ijazah, Kemendikdasmen juga membuka kesempatan bagi peserta pendidikan kesetaraan untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Ketentuan mengenai peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025.
Berdasarkan ketentuan tersebut, peserta TKA dari pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 program Paket A, kelas 9 program Paket B, dan kelas 12 program Paket C. Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal mencakup murid yang mengikuti pendidikan melalui sekolah rumah atau homeschooling.
Keikutsertaan tersebut memberikan kesempatan bagi warga belajar untuk menunjukkan capaian akademik melalui mekanisme penilaian yang diselenggarakan pemerintah.
Gogot menjelaskan bahwa hasil TKA dapat menjadi salah satu indikator objektif untuk melihat kesetaraan capaian belajar peserta pendidikan nonformal.
Khusus bagi peserta Paket C, hasil TKA dapat dilampirkan dan digunakan secara sah dalam proses seleksi p
Sumber Artikel : https://www.detik.com/
Sumber Gambar : https://www.detik.com/
