Daftar Isi
- 1 Apa Itu KJP Plus dan Siapa yang Berhak Menerima?
- 2 Mengapa KJP Plus Bisa Nonaktif?
- 3 Langkah-langkah Mengaktifkan KJP Plus yang Nonaktif
- 4 Cara Cek Bantuan Sudah Aktif Kembali
- 5 Tips Agar KJP Plus Tidak Nonaktif Lagi
- 6 Peran Sekolah dan Pemerintah Daerah
- 7 KJP Plus Sebagai Investasi Pendidikan
- 8 Kesimpulan
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung akses pendidikan bagi pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah. Melalui program ini, ribuan pelajar di berbagai jenjang — mulai dari SD hingga SMA — menerima bantuan biaya pendidikan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah, transportasi, hingga alat tulis.
Namun, tidak sedikit siswa yang mendapati status KJP Plus mereka nonaktif, sehingga bantuan bulanan terhenti. Dalam banyak kasus, hal ini bukan berarti siswa kehilangan haknya, tetapi ada beberapa langkah administratif yang perlu dilakukan agar bantuan bisa diaktifkan kembali.
Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab, cara aktivasi ulang, serta tips agar KJP Plus tidak kembali nonaktif.
Apa Itu KJP Plus dan Siapa yang Berhak Menerima?
KJP Plus adalah program bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dan Bank DKI. Program ini ditujukan bagi pelajar dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tujuan utama KJP Plus adalah untuk memastikan setiap anak di Jakarta dapat mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah tanpa terkendala masalah ekonomi. Bantuan diberikan setiap bulan dengan nominal berbeda tergantung jenjang pendidikan:
- SD/sederajat: Rp250.000 per bulan
- SMP/sederajat: Rp300.000 per bulan
- SMA/SMK/sederajat: Rp450.000 per bulan
Dana tersebut dikirim langsung ke rekening Bank DKI penerima, dan bisa digunakan melalui JakOne Pay atau kartu ATM KJP Plus sesuai kebutuhan pendidikan.
Mengapa KJP Plus Bisa Nonaktif?
Banyak orang tua dan siswa yang kebingungan ketika mendapati status KJP mereka berubah menjadi nonaktif di sistem. Padahal, sebelumnya mereka rutin menerima bantuan.
Beberapa penyebab umum nonaktifnya KJP Plus antara lain:
- Data DTKS tidak diperbarui
KJP Plus hanya diberikan kepada siswa yang masih terdaftar dalam DTKS. Jika data keluarga penerima tidak diperbarui secara berkala, sistem otomatis menonaktifkan bantuan. - Siswa lulus atau pindah sekolah
Jika pelajar telah menyelesaikan jenjang pendidikan atau berpindah ke sekolah di luar wilayah DKI Jakarta tanpa pembaruan data, status KJP akan berhenti. - Ketidaksesuaian data identitas
Perbedaan antara data di Kartu Keluarga (KK), NIK, atau data sekolah dengan sistem Dinas Sosial juga bisa menyebabkan nonaktif. - Saldo tidak digunakan dalam waktu lama
Pemerintah juga memantau penggunaan dana. Jika saldo bantuan tidak digunakan selama periode tertentu, akun KJP bisa dibekukan untuk mencegah penyalahgunaan.
Langkah-langkah Mengaktifkan KJP Plus yang Nonaktif
Bagi siswa yang masih memenuhi syarat namun statusnya nonaktif, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengajukan reaktivasi:
1. Cek Status KJP Plus Secara Online
Kunjungi laman resmi https://kjp.jakarta.go.id.
Masukkan NIK siswa untuk memeriksa status bantuan. Jika tertera “Nonaktif”, catat alasan yang tercantum pada kolom keterangan.
2. Perbarui Data DTKS
Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa nama siswa dan keluarganya masih terdaftar dalam DTKS DKI Jakarta.
Pembaruan data bisa dilakukan melalui Kelurahan setempat atau aplikasi DTKS DKI Jakarta dengan membawa dokumen seperti:
- KTP dan KK terbaru
- Surat keterangan sekolah aktif
- Slip gaji orang tua (jika ada)
3. Konfirmasi ke Sekolah
Setelah data diperbarui, segera laporkan ke pihak sekolah agar operator sekolah bisa sinkronisasi data ke sistem Dinas Pendidikan.
Biasanya, sekolah akan membantu mengajukan permohonan aktivasi ulang ke Disdik DKI.
4. Kunjungi Bank DKI (jika diperlukan)
Jika masalah terkait rekening atau kartu KJP, seperti blokir saldo atau ATM rusak, pemegang kartu dapat langsung mendatangi cabang Bank DKI terdekat.
Pastikan membawa KTP, kartu KJP Plus, dan surat keterangan dari sekolah.
5. Tunggu Proses Verifikasi
Setelah pengajuan, data akan diverifikasi oleh pihak sekolah dan Disdik. Proses ini biasanya memakan waktu 2–4 minggu sebelum bantuan kembali aktif.
Cara Cek Bantuan Sudah Aktif Kembali
Setelah tahap verifikasi selesai, status KJP Plus dapat dicek kembali melalui situs resmi.
Jika sudah aktif, akan muncul periode bantuan serta saldo bantuan terbaru.
Siswa juga akan menerima notifikasi melalui sekolah atau aplikasi JakOne Mobile.
Tips Agar KJP Plus Tidak Nonaktif Lagi
Untuk mencegah bantuan terhenti kembali, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Gunakan dana bantuan secara rutin sesuai kebutuhan pendidikan.
- Perbarui data keluarga di DTKS setiap enam bulan sekali.
- Laporkan perubahan data seperti alamat, sekolah, atau status pekerjaan orang tua kepada pihak sekolah.
- Jaga kartu KJP Plus agar tidak rusak atau hilang.
Kedisiplinan dalam menjaga kelengkapan data menjadi kunci agar bantuan pendidikan tetap berlanjut tanpa hambatan.
Peran Sekolah dan Pemerintah Daerah
Sekolah memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran distribusi bantuan KJP Plus. Operator sekolah bertugas memverifikasi data siswa, mengajukan laporan penerima baru, serta membantu proses reaktivasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki sistem agar lebih transparan dan efisien. Disdik DKI juga menggandeng Dinas Sosial dan Bank DKI untuk membangun integrasi data yang lebih baik, sehingga pelajar tidak lagi kehilangan bantuan akibat kendala teknis.
Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah penerima KJP Plus di tahun 2025 mencapai lebih dari 800.000 siswa, dengan total anggaran mencapai Rp4,8 triliun.
Program ini diharapkan dapat terus berjalan dengan akuntabilitas tinggi dan menjangkau lebih banyak pelajar yang membutuhkan.
KJP Plus Sebagai Investasi Pendidikan
Lebih dari sekadar bantuan finansial, KJP Plus merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Dengan dukungan ini, pelajar dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam verifikasi dan penyaluran dana menunjukkan bahwa program ini terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan efisien.
Kesimpulan
Program KJP Plus menjadi penopang penting bagi ribuan keluarga di Jakarta untuk memastikan pendidikan anak-anak mereka tidak terhenti karena keterbatasan ekonomi.
Jika bantuan tiba-tiba nonaktif, jangan panik. Ikuti langkah-langkah aktivasi ulang dengan memperbarui data, berkoordinasi dengan sekolah, dan memastikan kelengkapan administrasi.
Dengan sedikit kesabaran dan pemahaman sistem, bantuan senilai Rp450.000 per bulan dapat kembali dinikmati untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan masa depan pelajar Jakarta.
Sumber Artikel : https://www.kompas.com/
Sumber Gambar : https://www.kompas.com/
