Pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah menggratiskan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Wacana tersebut muncul setelah pemerintah menyiapkan penerapan layanan pendidikan gratis yang dimulai dari jenjang TK hingga pendidikan dasar dan menengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada September 2026 menyampaikan bahwa pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan skema pendidikan gratis. Kebijakan tersebut disebut mencakup pendidikan dasar dan menengah serta dimulai dari taman kanak-kanak.
Namun, pendidikan gratis hingga kuliah merupakan persoalan yang lebih luas. Pendidikan tinggi memiliki karakter pembiayaan yang berbeda karena mencakup biaya penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen, laboratorium, riset, fasilitas kampus, hingga kebutuhan mahasiswa.
Karena itu, pertanyaan mengenai apakah pemerintah bisa menggratiskan pendidikan sampai perguruan tinggi perlu dilihat dari sisi hukum, anggaran, mekanisme bantuan, serta kemampuan negara membiayai layanan tersebut secara berkelanjutan.
Pemerintah Sudah Siapkan Pendidikan Gratis
Pemerintah pada September 2026 menyatakan sedang menyiapkan penerapan layanan pendidikan gratis sebagai tindak lanjut arahan Presiden.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan dimulai dari TK.
Artinya, cakupan kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah saat ini belum sama dengan konsep pendidikan gratis universal dari TK sampai perguruan tinggi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menjalankan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar atau PIP.
Pada 2026, cakupan PIP diperluas hingga murid TK. Kemendikdasmen menyebut perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Wajib Belajar 13 Tahun dan menargetkan lebih dari 19 juta murid.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan secara bertahap memang sudah menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Konstitusi Mengatur Anggaran Pendidikan
Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat mengenai pendidikan.
Pasal 31 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Konstitusi juga menyebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Selain itu, negara diwajibkan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam pembiayaan pendidikan nasional.
Namun, kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar tidak otomatis berarti seluruh jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, harus diberikan secara gratis kepada seluruh warga negara.
Untuk pendidikan tinggi, pemerintah saat ini menggunakan berbagai instrumen bantuan dan pembiayaan untuk memperluas akses.
Anggaran Pendidikan Sangat Besar
Skala pembiayaan menjadi salah satu faktor utama ketika membahas pendidikan gratis secara menyeluruh.
Anggaran pendidikan Indonesia pada 2026 ditetapkan sekitar Rp769,1 triliun atau 20 persen dari APBN. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar biaya pendidikan peserta didik.
Anggaran pendidikan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan siswa dan mahasiswa, pembangunan serta revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas pengajar, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, hingga program lainnya.
Dengan demikian, angka 20 persen APBN tidak dapat dianggap sebagai dana yang seluruhnya bisa dialihkan untuk membayar biaya sekolah atau kuliah setiap peserta didik.
Pemerintah harus membagi anggaran tersebut untuk banyak kebutuhan dalam sistem pendidikan nasional.
Bagaimana dengan Kuliah?
Pada jenjang perguruan tinggi, pemerintah saat ini memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah.
Program tersebut ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang memenuhi persyaratan.
Pada 2026, anggaran KIP Kuliah mencapai sekitar Rp15,3 triliun dengan sasaran lebih dari satu juta mahasiswa.
Bantuan KIP Kuliah tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan. Program tersebut juga memberikan bantuan biaya hidup bagi penerima yang memenuhi ketentuan.
Dengan mekanisme tersebut, mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pembiayaan pendidikan tanpa harus membayar biaya kuliah sesuai cakupan bantuan.
Namun, KIP Kuliah bukan berarti seluruh mahasiswa Indonesia mendapatkan kuliah gratis.
Program tersebut memiliki persyaratan, kuota, proses seleksi, serta ketentuan perguruan tinggi dan program studi yang dapat menerima bantuan.
Kuliah Gratis Berbeda dengan Sekolah Gratis
Perbedaan karakter pendidikan dasar dan pendidikan tinggi menjadi hal penting dalam pembahasan ini.
Pendidikan dasar merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang harus dibiayai pemerintah.
Sementara pendidikan tinggi juga memiliki fungsi strategis, tetapi sistemnya melibatkan berbagai sumber pembiayaan.
Perguruan tinggi negeri, misalnya, memiliki biaya operasional yang mencakup kegiatan akademik, penelitian, fasilitas laboratorium, tenaga pengajar, infrastruktur, hingga layanan mahasiswa.
Jika seluruh mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan, pemerintah harus menentukan sumber dana untuk menutup kebutuhan tersebut.
Pilihan kebijakan dapat berupa peningkatan subsidi langsung, perluasan beasiswa, pembiayaan berdasarkan kondisi ekonomi, atau perubahan mekanisme pendanaan perguruan tinggi.
Masing-masing memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara dan pengelolaan kampus.
Apakah Anggaran 20 Persen Cukup?
Pertanyaan mengenai kecukupan anggaran tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka 20 persen.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp769,1 triliun untuk fungsi pendidikan. Namun, dana tersebut mencakup berbagai program dan jenjang pendidikan.
Jika pendidikan gratis diperluas sampai perguruan tinggi, pemerintah perlu menghitung jumlah mahasiswa, biaya pendidikan per mahasiswa, kebutuhan perguruan tinggi, serta bantuan biaya hidup.
Perhitungan juga perlu memperhatikan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan biaya operasional pendidikan dari tahun ke tahun.
Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan kualitas layanan. Pendidikan gratis tidak akan banyak membantu jika perguruan tinggi mengalami kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, laboratorium, atau dana penelitian.
Bisa Dimulai dari Kelompok Tertentu
Salah satu pendekatan yang telah digunakan pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.
KIP Kuliah merupakan contoh kebijakan afirmatif tersebut.
Pendekatan serupa memungkinkan pemerintah memusatkan anggaran kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau kelompok yang memenuhi kriteria tertentu.
Dari sisi anggaran, mekanisme seperti ini berbeda dengan membebaskan biaya kuliah seluruh mahasiswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.
Dalam pengembangan kebijakan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan biaya hidup, lokasi kampus, bidang studi, serta kebutuhan mahasiswa.
Namun, keputusan mengenai bentuk kebijakan tersebut membutuhkan aturan dan perhitungan anggaran yang lebih rinci.
Ada Tantangan bagi Perguruan Tinggi
Jika pendidikan tinggi dibuat gratis secara universal, persoalan berikutnya adalah siapa yang menanggung biaya penyelenggaraan perguruan tinggi.
Perguruan tinggi membutuhkan dana untuk membayar dosen dan tenaga kependidikan, merawat gedung, membeli peralatan laboratorium, melakukan penelitian, menyediakan perpustakaan, hingga menjalankan layanan digital.
Jika sumber pendapatan dari mahasiswa berkurang atau dihapus, pemerintah harus menyediakan mekanisme pengganti yang stabil.
Hal ini penting agar perguruan tinggi tetap mampu memberikan layanan dengan kualitas yang memadai.
Pendidikan gratis pada akhirnya bukan hanya soal menghapus pembayaran dari mahasiswa. Negara harus memastikan seluruh rantai pembiayaan pendidikan tetap berjalan.
Arah Kebijakan Mulai Terlihat
Kebijakan pemerintah pada 2026 memperlihatkan adanya beberapa jalur yang berjalan bersamaan.
Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah sedang menyiapkan layanan pendidikan gratis, termasuk mulai TK.
Untuk mahasiswa, pemerintah masih memperluas berbagai skema bantuan seperti KIP Kuliah.
Dalam rancangan kebijakan anggaran 2027, pemerintah juga tetap menempatkan akses pendidikan dan program afirmasi sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Artinya, perluasan akses pendidikan memang sedang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi bentuknya berbeda antara satu jenjang dan jenjang lainnya.
Pendidikan Gratis Sampai Kuliah Bukan Sekadar Soal Biaya
Jika suatu saat pemerintah memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.
Pertama, apakah seluruh mahasiswa akan mendapatkan pembiayaan atau hanya kelompok tertentu?
Kedua, apakah yang ditanggung hanya uang kuliah atau termasuk biaya hidup, buku, transportasi, dan kebutuhan akademik lainnya?
Ketiga, bagaimana pemerintah menjamin perguruan tinggi tetap memiliki dana operasional?
Keempat, bagaimana sistem tersebut diterapkan pada perguruan tinggi swasta?
Pertanyaan tersebut penting karena pendidikan tinggi Indonesia melibatkan PTN dan PTS dengan struktur pembiayaan yang berbeda.
Jadi, Mungkinkah Gratis hingga Kuliah?
Secara kebijakan, pemerintah dapat merancang berbagai skema pembiayaan pendidikan tinggi. Namun, kondisi pada September 2026 menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis yang sedang disiapkan secara eksplisit berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK.
Untuk perguruan tinggi, mekanisme yang berjalan masih berupa bantuan dan beasiswa, terutama KIP Kuliah bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, konsep “gratis dari TK sampai kuliah” belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang sudah berlaku secara universal.
Jika pemerintah ingin memperluasnya, persoalan utama bukan hanya menentukan apakah mahasiswa membayar atau tidak. Pemerintah juga harus menghitung kebutuhan anggaran, menentukan sasaran penerima, memastikan pendanaan perguruan tinggi, dan menjaga kualitas pendidikan.
Pada akhirnya, pendidikan gratis merupakan persoalan kebijakan publik yang berkaitan erat dengan kemampuan fiskal dan desain pembiayaan. Perluasan akses dapat dilakukan melalui berbagai skema, sementara bentuk akhirnya bergantung pada keputusan pemerintah, aturan yang ditetapkan, serta kemampuan anggaran negara dan daerah.
Sumber Artikel : https://edukasi.kompas.com/
Sumber Gambar : https://edukasi.kompas.com/