KPI Dorong Literasi Digital di Sekolah
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pemerintah memasukkan literasi media dan digital ke dalam kurikulum sekolah dasar. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai persoalan di ruang digital, mulai dari penyebaran berita bohong atau hoaks, penipuan online, hingga kecanduan media sosial yang berpotensi mengganggu kesehatan mental masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi membuat anak-anak semakin mudah mengakses internet dan berbagai platform digital. Namun, kemampuan menggunakan perangkat teknologi belum tentu diimbangi pemahaman mengenai cara kerja media, algoritma, serta kemampuan memilah informasi yang benar.
Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menilai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ekosistem digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
Menurutnya, masyarakat saat ini umumnya sudah terbiasa menggunakan internet, mengoperasikan gawai, dan mengakses media sosial. Akan tetapi, pemahaman mengenai bagaimana platform digital bekerja, bagaimana algoritma menentukan konten, serta bagaimana memanfaatkan internet secara produktif masih perlu ditingkatkan.
KPI Soroti Rendahnya Literasi Digital
Tulus menilai persoalan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat teknologi. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan memengaruhi pola pikir penggunanya.
Sebelum memasuki era digital, pemahaman mengenai cara kerja media konvensional pun belum sepenuhnya dimiliki masyarakat. Padahal, media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik dan persepsi seseorang terhadap berbagai peristiwa.
Sejumlah konsep seperti agenda setting, pengaruh pemberitaan terhadap masyarakat, serta dampak negatif media selama ini lebih banyak dipahami oleh kalangan praktisi media dan akademisi komunikasi.
Situasi tersebut semakin kompleks ketika media sosial berkembang menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Setiap pengguna dapat memproduksi dan menyebarkan konten tanpa melalui proses penyuntingan atau pemeriksaan fakta sebagaimana diterapkan dalam perusahaan pers profesional.
Akibatnya, informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi pandangan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi media tidak cukup hanya mengajarkan seseorang menggunakan teknologi. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan kritis untuk memahami isi informasi, mengenali kepentingan di balik sebuah konten, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagikannya.
Ancaman Hoaks hingga Kecanduan Media Sosial
Rendahnya literasi digital dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perilaku impulsif ketika menggunakan media sosial.
Pengguna yang tidak memiliki pemahaman memadai cenderung menghabiskan waktu secara berlebihan untuk mengonsumsi konten digital. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi ketergantungan terhadap media sosial dan berpotensi memengaruhi kesehatan mental.
Selain itu, masyarakat juga menghadapi risiko penipuan digital yang semakin beragam. Modus penipuan dapat memanfaatkan tautan palsu, penyalahgunaan identitas, manipulasi informasi, hingga berbagai bentuk rekayasa sosial untuk mendapatkan data pribadi atau keuntungan finansial.
Penyebaran hoaks menjadi persoalan lain yang tidak kalah penting. Informasi palsu yang dikemas secara meyakinkan dapat membuat pengguna kesulitan membedakan fakta dan opini.
Tantangan berikutnya adalah munculnya fenomena echo chamber dan filter bubble. Kedua kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan atau preferensinya sendiri.
Akibatnya, pengguna berpotensi memiliki sudut pandang yang semakin terbatas karena jarang terpapar informasi maupun pendapat yang berbeda.
Tulus menilai berbagai persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya membangun kemampuan literasi masyarakat sejak usia dini. Anak-anak perlu memahami bahwa ruang digital tidak selalu menghadirkan informasi yang benar dan aman.
Sekolah Dinilai Strategis Membentuk Literasi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPI menilai sekolah memiliki peran penting dalam membangun pemahaman literasi media dan digital secara terstruktur.
Pendidikan formal dinilai dapat membantu proses pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan. Melalui kurikulum, siswa tidak hanya diperkenalkan dengan teknologi, tetapi juga diajarkan cara menggunakannya secara bertanggung jawab.
Tulus menyatakan dukungannya terhadap gagasan memasukkan literasi digital dan literasi media ke dalam kurikulum sekolah dasar.
Menurutnya, pembelajaran sejak dini dapat membantu anak memahami risiko penggunaan teknologi sekaligus mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan internet secara positif.
Materi pembelajaran tersebut dapat mencakup cara mengenali informasi palsu, memahami karakteristik media sosial, menjaga keamanan data pribadi, serta mengetahui dampak dari aktivitas digital.
Siswa juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis ketika menerima informasi. Mereka harus terbiasa memeriksa sumber berita, membandingkan informasi dari beberapa sumber, dan tidak langsung mempercayai konten yang beredar di media sosial.
Selain itu, pemahaman mengenai etika komunikasi digital juga penting diberikan. Anak-anak perlu mengetahui bahwa aktivitas di internet memiliki konsekuensi dan setiap pengguna bertanggung jawab atas konten yang dibuat maupun disebarkan.
Dengan pendekatan tersebut, pendidikan literasi diharapkan tidak hanya menghasilkan pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga individu yang mampu mengambil keputusan secara bijak di ruang digital.
Keluarga dan Industri Media Perlu Terlibat
Meski sekolah memiliki peran strategis, peningkatan literasi media dan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada lembaga pendidikan.
KPI menilai berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga dan pelaku industri media, perlu ikut terlibat dalam proses edukasi masyarakat.
Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal teknologi dan membangun kebiasaan menggunakan perangkat digital. Orang tua perlu memberikan pendampingan agar anak dapat memanfaatkan internet sesuai kebutuhan dan usianya.
Pengawasan tersebut bukan semata-mata membatasi penggunaan gawai, melainkan juga membangun komunikasi mengenai manfaat dan risiko aktivitas digital.
Di sisi lain, industri media juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai informasi yang berkualitas. Media perlu terus menjalankan fungsi edukasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan industri media menjadi penting agar pendidikan literasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Revisi UU Sisdiknas Jadi Momentum
Usulan memasukkan literasi media dan digital ke dalam kurikulum sekolah dinilai memiliki momentum yang tepat. Pasalnya, DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Tulus melihat pembahasan regulasi tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat berbagai aspek literasi dalam sistem pendidikan nasional.
Ia bahkan mengusulkan agar peningkatan literasi tidak hanya terbatas pada bidang digital dan media. Literasi keuangan serta bidang pengetahuan lainnya juga dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Dengan demikian, pendidikan nasional dapat memberikan bekal yang lebih menyeluruh kepada peserta didik dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Meski demikian, gagasan tersebut masih berupa usulan dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Implementasinya juga perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, materi pembelajaran, serta fasilitas pendukung di sekolah.
Jika dapat diterapkan secara tepat, pendidikan literasi media dan digital berpotensi menjadi bekal penting bagi generasi muda.
Pada akhirnya, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan era digital. Generasi muda juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, menjaga keamanan diri, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media.
Melalui pendidikan sejak dini, Indonesia diharapkan dapat membangun masyarakat yang tidak hanya aktif menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas, kritis, dan bijak dalam memanfaatkan ruang digital.
Sumber Artikel : https://nasional.sindonews.com/
Sumber Gambar : https://nasional.sindonews.com/
